Dua standar keberlanjutan yang paling sering disebut di industri kelapa sawit adalah ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) dan RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Keduanya sama-sama menyangkut kelestarian lingkungan dan tata kelola kebun yang baik, tetapi berbeda dalam dasar hukum, lembaga penerbit, standar perlindungan hutan, dan insentif yang diterima petani.
Bagi pemilik kebun dan pengurus koperasi tani, perbedaan ini memengaruhi cara memasarkan minyak sawit mentah (CPO) dan Tandan Buah Segar (TBS).
Status hukum: kewajiban negara atau standar pasar sukarela
Perbedaan paling mendasar ada pada payung hukumnya:
- ISPO bersifat mandatori (wajib): ISPO disusun pemerintah Indonesia dan ditetapkan lewat Peraturan Presiden. Semua pelaku usaha kebun sawit di Indonesia, dari perusahaan swasta, BUMN, sampai pekebun swadaya, harus bersertifikat ISPO. Yang tidak patuh dapat dikenai sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha perkebunan.
- RSPO bersifat sukarela (voluntary): RSPO adalah asosiasi nirlaba global yang berkantor pusat di Swiss dan Malaysia. Anggotanya produsen sawit, pedagang, industri pengguna di hilir, dan lembaga swadaya masyarakat lingkungan. RSPO tidak berwenang mencabut izin kebun, tetapi sertifikatnya dibutuhkan jika minyak sawit ingin masuk ke rantai pasok pembeli multinasional di Uni Eropa dan Amerika Utara.
Perlindungan hutan dan lahan gambut
Kedua standar punya batas toleransi yang berbeda untuk pembukaan lahan:
- Lahan gambut: ISPO mengizinkan sawit di gambut dengan kedalaman kurang dari 3 meter, selama berada di kawasan non-lindung dan muka air tanah dijaga pada kedalaman 40 sampai 60 sentimeter dari permukaan. Standar terbaru RSPO melarang pembukaan lahan gambut (peatland) baru berapa pun kedalamannya sejak November 2018.
- Kawasan konservasi tinggi (HCV dan HCS): RSPO mewajibkan penilaian kawasan bernilai konservasi tinggi (High Conservation Value / HCV) dan kawasan berstok karbon tinggi (High Carbon Stock / HCS) oleh asesor independen terakreditasi sebelum lahan dibuka. ISPO lebih menekankan kepatuhan pada peta tata ruang wilayah (RTRW) dan status kawasan hutan negara yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Insentif finansial: premi harga CPO dan TBS
Petani yang menempuh sertifikasi RSPO mendapat premi (RSPO premium):
- Setiap ton CPO atau TBS bersertifikat RSPO yang dibeli pembeli global menghasilkan kredit sertifikat bernilai dolar Amerika Serikat. Koperasi sawit swadaya bersertifikat RSPO di Riau, Sumatra Selatan, dan Jambi rutin menerima dana premi ratusan juta hingga miliaran rupiah per tahun, yang dibagikan merata ke anggota kelompok tani.
- Untuk ISPO, pasar internasional belum memberikan insentif premi serupa. Meski begitu, sertifikat ISPO tetap menjadi dasar legalitas yang melindungi kebun rakyat dari penyegelan lahan oleh satgas pemerintah.
Bagi kebun rakyat, urutan yang masuk akal adalah menyelesaikan ISPO lebih dulu sebagai dasar legalitas, lalu naik ke RSPO untuk mendapat premi harga di pasar ekspor.
