Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020, seluruh kebun kelapa sawit di Indonesia, termasuk kebun rakyat milik pekebun swadaya, harus memiliki sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Sertifikasi ini untuk membuktikan bahwa minyak sawit Indonesia diproduksi secara legal, tidak berasal dari pembukaan hutan lindung, dan dikelola dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
Bagi petani swadaya dengan lahan 2 hingga 20 hektare, ISPO sering terasa berat karena takut pada urusan birokrasi dan biaya audit. Dua hal yang paling menentukan adalah kelengkapan legalitas lahan dan keikutsertaan dalam kelembagaan kelompok tani.
Legalitas lahan: SHM, girik, dan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)
Syarat pertama yang diperiksa auditor lembaga sertifikasi ISPO adalah status hukum lahan kebun:
- Bebas kawasan hutan: Kebun harus berada di Areal Penggunaan Lain (APL). Kebun yang tumpang-tindih dengan Hutan Lindung, Taman Nasional, atau Kawasan Suaka Alam otomatis ditolak auditnya.
- Bukti hak atas tanah: Petani harus punya bukti kepemilikan yang sah, seperti Sertifikat Hak Milik (SHM), Akta Jual Beli (AJB), atau girik (surat keterangan tanah desa) yang diakui pemerintah daerah.
- STDB: Urus Surat Tanda Daftar Budidaya di Dinas Pertanian atau Perkebunan kabupaten. STDB mencatat titik koordinat GPS batas kebun, varietas bibit yang ditanam, jarak tanam, dan perkiraan produksi tahunan.
Asal benih dan perlindungan lingkungan
Auditor memeriksa asal-usul tanaman di kebun dengan ketat:
- Benih bersertifikat: Tanaman sawit harus berasal dari produsen kecambah resmi, dibuktikan dengan Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS). Bibit cabutan liar tanpa sertifikat menjadi temuan ketidakpatuhan mayor.
- Sempadan sungai: Dilarang menanam sawit atau menyemprot herbisida kimia di sempadan sungai selebar minimal 50 meter untuk sungai kecil dan 100 meter untuk sungai besar. Sempadan ini dipertahankan sebagai vegetasi alami di tepi sungai (riparian).
- Tanpa pembakaran lahan (zero burning): Buka lahan dan bersihkan gulma dengan cara mekanis (tebas cincang), tanpa api sedikit pun.
Pengajuan bersama lewat koperasi pekebun
Biaya audit ISPO bisa mencapai puluhan juta rupiah, sehingga sulit ditanggung petani perorangan:
- Petani swadaya perlu bergabung ke Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), atau Koperasi Unit Desa (KUD).
- Sertifikasi diajukan bersama atas nama koperasi. Lewat koperasi, petani dapat mengakses bantuan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang menanggung 100 persen biaya audit pihak ketiga.
- Koperasi membentuk unit Sistem Pengendalian Internal (ICS) yang mendata seluruh anggota, mengelola tempat penampungan limbah kemasan pestisida (B3), dan memastikan catatan tonase panen TBS tersimpan rapi.
Limbah B3 dan keselamatan kerja di kebun
Penanganan botol bekas pestisida sering menjadi catatan auditor:
- Jangan membuang botol bekas herbisida ke parit kebun atau membakarnya bersama sampah. Bilas wadah tiga kali (triple rinse), lubangi dasarnya supaya tidak dipakai lagi sebagai wadah air minum, lalu setorkan ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) limbah B3 milik koperasi desa.
- Bekali pemanen dan penyemprot gulma dengan alat pelindung diri, seperti sepatu bot karet dan sarung tangan, untuk mengurangi risiko tertusuk duri pelepah dan terpapar kabut pestisida.
Dengan sertifikat ISPO, TBS petani swadaya terlindung dari risiko ditolak pabrik kelapa sawit (PKS) dan petani berhak atas harga penetapan resmi dinas perkebunan.
